13 Soal (Pilihan Ganda) Sistem Sosial Budaya dan Jawaban
Contoh Soal Pilgan Tentang Sistem Sosial Budaya
1. Faktor-faktor yang mendorong perempuan menjadi PRT adalah sebagai berikut, kecuali....
A. kemiskinan dan krisis ekonomi
B. menghindari kawin usia dini
C. mencari jodoh di kota
D. diajak oleh kerabat
A. kemiskinan dan krisis ekonomi
B. menghindari kawin usia dini
C. mencari jodoh di kota
D. diajak oleh kerabat
Jawaban:
C. mencari jodoh di kota
C. mencari jodoh di kota
2. Kelompok-kelompok yang termasuk ke dalam pengusaha (manajemen) adalah berikut ini, kecuali....
A. Pemilih dan pemegang saham (stakeholder)
B. pemerintah
C. jajaran direktur eksekutif dan manajer
D. personalia Human Resources Departement (HRD)
A. Pemilih dan pemegang saham (stakeholder)
B. pemerintah
C. jajaran direktur eksekutif dan manajer
D. personalia Human Resources Departement (HRD)
Jawaban:
B. pemerintah
B. pemerintah
3. Berikut ini adalah indikator yang dapat digunakan dalam melihat hubungan industrial menurut Sephen J. Deery dan David H Plowman, kecuali perspektif....
A. unitary
B. class conflict
C. pluralist
D. marxist
A. unitary
B. class conflict
C. pluralist
D. marxist
Jawaban:
B. class conflict
B. class conflict
4. Perselisihan industrial yang disertai mogok kerja dan melibatkan lebih dari satu pekerja yang belum/dapat diselesaikan di tingkat tripartit dan P4 D/ P-4 P termasuk dalam kategori perselisihan....
A. ringan
B. sedang
C. berat
D. sangat berat
A. ringan
B. sedang
C. berat
D. sangat berat
Jawaban:
D. sangat berat
D. sangat berat
5. Faktor-faktor yang bersumber pada struktur dasar industrial Indonesia yang menjadi alasan utama sumber pemogokan buruh industrial pada tahun 1990 an adalah sebagai berikut, kecuali....
A. kehidupan yang miskin dan kondisi-kondisi pekerjaan dan buruh industrial
B. karakter represif negara Indonesia
C. keberadaan industri-industri yang dimiliki oleh modal luar negeri yang tidak mentaati tradisi lokal
D. peran-peran dimainkan oleh para aktivis buruh dan para aktivis organisasi non pemerintah dalam memfasilitasi tindakan kolektif
A. kehidupan yang miskin dan kondisi-kondisi pekerjaan dan buruh industrial
B. karakter represif negara Indonesia
C. keberadaan industri-industri yang dimiliki oleh modal luar negeri yang tidak mentaati tradisi lokal
D. peran-peran dimainkan oleh para aktivis buruh dan para aktivis organisasi non pemerintah dalam memfasilitasi tindakan kolektif
Jawaban:
C. keberadaan industri-industri yang dimiliki oleh modal luar negeri yang tidak mentaati tradisi lokal
C. keberadaan industri-industri yang dimiliki oleh modal luar negeri yang tidak mentaati tradisi lokal
6. Misi yang ingin dicapai Hubungan Industrial Pancasila (HIP) adalah iklim sebagai berikut, kecuali terciptanya....
A. ketenangan dalam berusaha
B. peningkatan produktivitas dan kesejahteraan
C. perolehan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat oleh pengusaha
D. peningkatan harkat dan martabat buruh
A. ketenangan dalam berusaha
B. peningkatan produktivitas dan kesejahteraan
C. perolehan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat oleh pengusaha
D. peningkatan harkat dan martabat buruh
Jawaban:
C. perolehan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat oleh pengusaha
C. perolehan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat oleh pengusaha
7. Pasal 20 PP 45 tahun 1992 menyatakan bahwa pembinaan umum kepada daerah otonomi dilakukan oleh....
A. Gubernur
B. Menteri Dalam Negeri
C. menteri atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan
D. Presiden
A. Gubernur
B. Menteri Dalam Negeri
C. menteri atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan
D. Presiden
Jawaban:
B. Menteri Dalam Negeri
B. Menteri Dalam Negeri
8. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut, kecuali....
A. mengambil kebijakan di bidang pertahanan keamanan
B. meningkatkan kehidupan demokrasi
C. mewujudkan keadilan dan pemerataan
D. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
A. mengambil kebijakan di bidang pertahanan keamanan
B. meningkatkan kehidupan demokrasi
C. mewujudkan keadilan dan pemerataan
D. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
Jawaban:
A. mengambil kebijakan di bidang pertahanan keamanan
A. mengambil kebijakan di bidang pertahanan keamanan
9. Penundaan pilkada menurut PP no. 17/2005 dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut kecuali....
A. bencana alam
B. satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak mulai kampanye sampai dengan hari pemungutan suara
C. gangguan keamanan
D. kerusuhan
A. bencana alam
B. satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak mulai kampanye sampai dengan hari pemungutan suara
C. gangguan keamanan
D. kerusuhan
Jawaban:
B. satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak mulai kampanye sampai dengan hari pemungutan suara
B. satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak mulai kampanye sampai dengan hari pemungutan suara
10. Berikut ini adalah kabupaten-kabupaten yang dibentuk/pemekaran setelahAberlakunya undang-undang otonomi daerah, kecuali, Kabupaten....
A. Bombana
B. T ojouna-Una
C. Majalengka
D. Lebong
A. Bombana
B. T ojouna-Una
C. Majalengka
D. Lebong
Jawaban:
C. Majalengka
C. Majalengka
11. Ketertutupan/ketiadaan transparansi KPUD dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada dapat terjadi pada kegiatan-kegiatan berikut, kecuali tahapan....
A. pendaftaran dan penetapan pasangan calon
B. pendistribusian logistik
C. penghitungan suara
D. penetapan daftar pemilih sementara
A. pendaftaran dan penetapan pasangan calon
B. pendistribusian logistik
C. penghitungan suara
D. penetapan daftar pemilih sementara
Jawaban:
B. pendistribusian logistik
B. pendistribusian logistik
12. Dalam rangka pemantauan, jaringan nasional pengadaan barang/jasa publik mengupayakan hal berikut ini....
A. mengajak masyarakat berperan serta mengawasi pengadaan barang jasa publik
B. membantu pemerintah menyediakan barang dan jasa publik
C. merumuskan sanksi bagi oknum yang melakukan penyelewengan dalam penyediaan barang dan jasa publik
D. mengajak masyarakat memboikot pengadaan barang dan jasa publik yang dilakukan pemerintah
A. mengajak masyarakat berperan serta mengawasi pengadaan barang jasa publik
B. membantu pemerintah menyediakan barang dan jasa publik
C. merumuskan sanksi bagi oknum yang melakukan penyelewengan dalam penyediaan barang dan jasa publik
D. mengajak masyarakat memboikot pengadaan barang dan jasa publik yang dilakukan pemerintah
Jawaban:
A. mengajak masyarakat berperan serta mengawasi pengadaan barang jasa publik
A. mengajak masyarakat berperan serta mengawasi pengadaan barang jasa publik
13. Pandangan immanen atau holistik adalah pandangan yang....
A. dipertahankan oleh masyarakat melalui kaidah-kaidah hidup, tradisi atau kebiasaan yang bersifat mitos dan mistis
B. mengaggap lingkungan adalah objek yang dapat dieksploitasi semaksimal mungkin
C. memusatkan ekosistem pada diri manusia
D. menganggap bukan sebagai bagian (subsistem) yang tidak terpisahkan dari manusia
A. dipertahankan oleh masyarakat melalui kaidah-kaidah hidup, tradisi atau kebiasaan yang bersifat mitos dan mistis
B. mengaggap lingkungan adalah objek yang dapat dieksploitasi semaksimal mungkin
C. memusatkan ekosistem pada diri manusia
D. menganggap bukan sebagai bagian (subsistem) yang tidak terpisahkan dari manusia
Jawaban:
A. dipertahankan oleh masyarakat melalui kaidah-kaidah hidup, tradisi atau kebiasaan yang bersifat mitos dan mistis
A. dipertahankan oleh masyarakat melalui kaidah-kaidah hidup, tradisi atau kebiasaan yang bersifat mitos dan mistis